Wow, Digital Services Mulai Menyasar Segmen Kesehatan!

Di bulan Oktober ini, profesi Apoteker di Indonesia sempat dikejutkan oleh peluncuran aplikasi digital Go-Med, layanan penghubung pasien dan jaringan apotek di beberapa wilayah di Indonesia. Perusahaan yang menelurkan layanan digital Go-Med adalah perusahaan teknologi besar di Indonesia yang mengklaim sebagai perusahaan teknologi berjiwa sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di berbagai sektor informal di Indonesia, GO-JEK.

Perkembangan aplikasi digital di Indonesia saat ini bisa dikatakan mulai bersifat segmented, bahkan mulai menjalari bidang kesehatan. Sebelumnya, GO-JEK dikabarkan baru saja mengakuisisi healthcare startup asal India, Pianta, dimana startup tersebut menyediakan layanan pencarian tenaga kesehatan dan pengaturan jadwal home visit, termasuk layanan terapi, perawatan, dan pengumpulan sampel laboratorium. Tidak hanya itu, keputusan GO-JEK untuk melebarkan bisnisnya di bidang kesehatan pun tak lepas dari investasi yang dilakukannya pada startup healthcare di Indonesia, yaitu HaloDoc. Wow, I think, there will so many surprises from GO-JEK in expanding their business into healthcare.

Berbicara mengenai Go-Med, perlu ditekankan bahwa layanan ini bukan merupakan Apotek online seperti medicastore dan goapotik yang ditelurkan oleh dua perusahaan farmasi besar di Indonesia. Go-Med merupakan on-demand services yang menggunakan jasa layanan transportasinya untuk menghubungkan pengguna yang memerlukan akses pada apotek/obat. Aplikasi Go-Med menawarkan kemudahan layanan bagi pengguna untuk membeli obat-obatan, vitamin, dan kebutuhan medis lainnya dari Apotek berlisensi terdekat. Go-Med bisa dikatakan merupakan transformasi dari layanan Apotik Antar yang berada di bawah payung yang sama dengan HaloDoc. Keduanya masih berkaitan dengan salah satu distributor farmasi besar di Indonesia, yaitu PT. Mensa. Hmm, There is strong networking, right?

Ada dua nilai positif yang dapat kita lihat dari aplikasi digital ini:

  • Penggolongan kategori obat pada menu Go-Med memiliki nilai plus, karena dapat membantu meminimalisir penyerahan obat golongan keras tanpa resep dokter.
  • Layanan ini akan membantu Apotek kecil berlisensi untuk memperluas jangkauan pasien, karena Go-Med dapat menghubungkan pengguna dengan Apotek terdekat.

Sayangnya, kemudahan layanan ini tidak senada dengan upaya yang dilakukan profesi Apoteker untuk mengaktivasi perannya dalam memberikan edukasi pada pasien. Jika melihat pada undang-undang, aturan bakunya adalah: Penyerahan dan pelayanan obat dengan resep dokter harus dilakukan oleh Apoteker dengan menerapkan standard pelayanan kefarmasian. Dimana, pelayanan harus dilakukan secara langsung dan bertanggung jawab kepada pasien. Tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien termasuk melindungi pasien dari penggunaan obat yang tidak rasional demi keselamatan pasien itu sendiri.

Jika Go-Med hanya menyediakan layanan on demand services, salah satu startup healthcare, mClinica membuat saya berdecak kagum. Startup yang didirikan oleh Faraouk Meralli, lulusan health policy-Harvard ini mencoba membidik nilai sosial dengan memanfaatkan jaringan perusahaan farmasi melalui sistem supply chain digital. Melalui jaringan tersebut, masyarakat ekonomi menengah ke bawah dapat memperoleh obat dengan harga yang lebih murah. Menariknya, apotek yang terdaftar pada jaringan tersebut harus mendaftarkan pasien dalam program konsultasi agar pasien tersebut lebih memahami perkembangan kondisi kesehatannya. Faktanya, mClinica pun sudah mulai memasuki pasar di Indonesia.

Melihat hal tersebut, harus diakui bahwa kita tidak dapat menutup mata terhadap perkembangan teknologi yang mulai tersegmentasi dan menyasar bidang kesehatan. Sebagai profesi yang merasa ranahnya mulai terusik dengan inovasi teknologi, sebaiknya kita turut berbenah dan tidak hanya berteriak mengkritisi. Pemerintah pun harus mempersiapkan diri untuk dapat mengimbangi inovasi teknologi yang mulai menyasar bidang kesehatan. Sehingga, diharapkan terdapat kebijakan yang jelas agar perlindungan terhadap pasien dan kemudahan yang ditawarkan melalui inovasi ini dapat berjalan beriringan. So, menurut teman-teman Apoteker, kira-kira kebijakan apa ya yang sebaiknya dibuat? Lets give a thought!

 

Salam,

[At Tachriirotul M.]

Advertisements

The miracle of 21st Chromosome

21 Maret, tanggal yang menjadi kian spesial untuk saya. Seperti orang pada umumnya, saya sangat menyukai kombinasi tanggal dan bulan tersebut karena merupakan tanggal lahir saya. Tahun ini, saya menjadi semakin menyukainya karena ternyata bertepatan dengan hari Down Syndrome (DS) sedunia.

Saya merasa heran karena selama ini saya tidak mengetahui kesamaan tersebut hingga saya berkenalan dengan salah satu anak down syndrome yang sangat menginspirasi. Mungkin bukan secara kebetulan bahwa down syndrome sangat erat kaitannya dengan angka 21.

Pernahkah temen-temen mendengar istilah Kromosom ke-21? Kromosom merupakan sepaket material genetik yang dimiliki oleh setiap individu. Secara normal, manusia memiliki 23 pasang kromosom (46 kromosom) yang diturunkan dari sel telur ibu dan sel sperma ayah, dimana masing-masing sel tersebut memiliki 23 kromosom. Pada case down syndrome, terdapat gangguan proses pembentukan sel reproduksi (sel telur atau sel sperma) sebelum pembuahan. Gangguan tersebut berupa kelebihan pembentukan kromosom ke-21, sehingga menyebabkan jumlah kromosom pada anak down syndrome berjumlah 47 kromosom.

Kromosom tersebut akan berperan dalam proses pembentukan sel yang kemudian akan berkembang menjadi jaringan dan organ-organ vital di dalam tubuh seperti: jantung, paru-paru, hati, otak, dsb. Material genetik akan terus berperan dalam proses perkembangan tubuh manusia seumur hidupnya. Adanya ekstra kromosom di dalam tubuh anak down syndrome menyebabkan proses perkembangan sel dan organ tubuh menjadi terhambat. Oleh karena itu, sebagian besar anak down syndrome mengalami gangguan pada beberapa aspek kesehatan seperti: (1) terhambatnya perkembangan otak, sehingga berpengaruh pada intellectual ability (2) gangguan pendengaran (3) gangguan pada saluran pencernaan, termasuk intoleransi terhadap gluten (4) karakteristik fisik seperti: flat face, eyes slanting up, dsb.

Hal yang sangat menarik adalah tidak adanya bukti ilmiah atau hasil penelitian yang dapat menjelaskan penyebab Down Syndrome, baik faktor resiko maupun penyebab khusus seperti faktor lingkungan. Gangguan pembentukan sel reproduksi (sel telur atau sel sperma) terjadi secara acak, namun sebagian besar terjadi pada pembentukan sel telur ibu (95%). Hal ini merupakan sebuah keajaiban Tuhan yang dapat terjadi pada 1 dari 1000 angka kelahiran di dunia (sumber: WHO).

Pada tahun 1900-an, anak down syndrome diprediksi hanya akan hidup selama kurang dari 10 tahun. Sekarang, lebih dari 50% anak down syndrome hidup hingga umur 50 tahun atau lebih. Hal terpenting bagi mereka adalah pendampingan dan dukungan dari keluarga, learning environment yang memfasilitasi mereka untuk berkembang. Di samping itu, monitor kesehatan fisik dan mental juga sangat penting. [At Tachriirotul M.]

Universal Health Insurance in Indonesia

Sunday, July 21, 2013

[23.42 WIB]

Saya tau sekarang sudah pukul 23.43 WIB dan besok adalah hari Senin, artinya saya harus mengakhiri weekend dan kembali berkutat dengan pekerjaan di kantor. Tapi, kedua mata saya masih belum bisa diajak beristirahat, justru malah berkompromi dengan pikiran saya yang sedang randon. Arggh, kenapa pembahasan singkat dengan teman lama yang bekerja di Bappenas bidang Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat serta Public Affairs and Strategic Communication tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Kesehatan masih lekat dan mengganjal di pikiran saya. I still remember what they said about “format of SJSN and why the government have difficulties in communication about implementation of SJSN to society”. Sebenarnya wujud dari Universal Health Insurance yang akan diberlakukan di Indonesia sendiri seperti apa sih?

Tulisan ini masih berkaitan dengan tulisan saya sebelumnya tentang Universal Health Coverage (UHC) yang merupakan goal utama dari penerapan SJSN itu sendiri. Masih inget kan kenapa pak Ali Gufron diangkat sebagai wakil menteri kesehatan? Salah satu tujuannya adalah untuk mengeksekusi program Health Insurance ini. Kita semua pasti sepakat kalau kesehatan merupakan kebutuhan primer manusia. Sehat jasmani dapat mendorong manusia lebih produktif dan membantu terciptanya kualitas hidup yang baik.

Sebetulnya Indonesia sudah memiliki sistem jaminan kesehatan seperti Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Pada dasarnya, konsep SJSN tidak melenceng jauh dari penerapan Jamkesmas dan Jamkesda itu sendiri. Perbedaannya adalah, SJSN ditujukan pada seluruh lapisan masyarakat dan terpusat secara nasional di bawah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diberi wewenang oleh kementrian kesehatan. BPJS sendiri merupakan transformasi dari PT. Asuransi Kesehatan (PT. Askes) yang berperan sebagai pelaksana teknis big project ini.

Sistem financing yang akan diterapkan merujuk pada sistem pembayaran yang berlaku di perusahaan asuransi. Nantinya, setiap warga negara Indonesia wajib membayar premi asuransi kesehatan setiap bulan. Besar premi terkini ditetapkan pada angka Rp 19.225,- yang akan meng-cover seluruh health service yang diberikan oleh health care provider, dalam hal ini Rumah Sakit. Jika dilihat dari segi pasien, Universal Health Insurance ini sangat menguntungkan. Bayangkan saja, seluruh health service mulai dari Jasa konsultasi dokter dan pelayanan perawat, pemeriksaan laboraturium, diagnostic, sampai operasi dan tindakan medis lainnya ter-cover oleh asuransi ini.

Ohya, perlu diperhatikan bahwa masyarakat berhak memperoleh fasilitas layanan kesehatan sesuai dengan beban premi yang dibayarkan. Misal, pemerintah menetapkan nilai ekonomi 50.000/orang/bulan. Masyarakat yang mampu membayar premi sebesar nilai keekonomian tersebut, maka ketika sakit berhak mendapat perawatan kelas I. Masyarakat yang hanya mampu membayar premi lebih rendah dari nilai keekonomian tersebut, berhak mendapat perawatan kelas II. Sedangkan, masyarakat yang memperoleh subsidi dari pemerintah hanya berhak memperoleh perawatan kelas III. Bagi masyarakat yang ingin memperoleh perawatan ekstra seperti VVIP, VIP, dsb, maka dapat melakukan top up menggunakan asuransi kesehatan swasta yang diikutinya.

Memang, awal tahun 2014 nanti pemerintah baru bisa menjamin 50% dari seluruh populasi penduduk di Indonesia yang terdiri dari perserta terdaftar Jamkesmas, Jamsostek, Jamkesda, peserta PT. Asuransi Kesehatan (Askes), TNI dan Polri aktif beserta keluarganya. Namun, pemerintah mentargetkan di tahun 2019 nanti seluruh lapisan masyarakat (tanpa kecuali) sudah memiliki Universal Health Insurance.

Sudah ada bayangan kan?

Alurnya gini,

Peserta Universal Health Insurance (dalam hal ini warga negara Indonesia) membayar premi/bulan kepada BPJS. Besaran premi dapat disesuaikan dengan kemampuan nilai ekonomi masyarakat. Dengan membayar premi/bulan, kita berhak memperoleh seluruh pelayanan kesehatan tanpa harus membayar tagihan dari Rumah Sakit. Nantinya, Rumah Sakit akan meng-klaim jumlah tagihan kepada BPJS. Sumber dana pembayaran klaim berasal dari premi yang dibayarkan oleh peserta/masyarakat.

Jika awal 2014 nanti sistem ini betul-betul mulai berjalan, masih dikhawatirkan terjadi overload di beberapa Rumah Sakit karena dibanjiri pasien. Kenapa? Tidak menutup kemungkinan masyarakat menjadi aji mumpung (istilah dalam bahawa Jawa) memeriksakan kesehatannya padahal sebetulnya tidak perlu. Untuk itu, pemerintah memiliki PR yang sangat besar untuk dapat mensosialisasikan kepada masyarakat luas agar program ini menjadi tepat sasaran. Sehingga, penyedia layanan kesehatan tidak kualahan melayani pasien. Mungkin, pemerintah dapat berkaca dari program Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang sempat panen pro dan kontra. Seharusnya, kendala yang terjadi pada penerapan KJS tidak terulang pada penerapan sistem jaminan kesehatan yang lebih besar ini.

Terhitung 5 bulan menjelang diterapkannya big project kesehatan ini. Semoga waktu 10 tahun (sejak diterbitkan UU tentang Jaminan Kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia pada 2014) cukup untuk mematangkan konsep ini. Sehingga, Universal Health Coverage dapat tercapai. Semoga !

[At tachriirotul M.]

Universal Health Coverage (UHC)

Do you ever hear about Universal Health Coverage?

Image

Universal Health Coverage (UHC) is one of the goal from the implementation of Health system in some countries. World Health Organization (WHO) describe the goal of UHC itself is to ensure that all people obtain the health service they need without suffering financial hardship when paying for them.

Saat ini Indonesia sedang memiliki big project di bidang kesehatan, yaitu implementasi Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Kesehatan yang akan dimulai pada awal Januari 2014. Aagak terlambat memang kalau dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya seperti Filiphina, Thailand, Malaysia, Vietnam, dll yang sudah memiliki sistem kesehatan nasional lebih dulu. Sebenernya Indonesia sudah mengeluarkan Undang-Undang tentang jaminan kesehatan nasional tahun 2004 lalu, namun pemerintah butuh waktu 10 tahun untuk akhirnya mendeklarasikan diri akan menerapkan sistem jaminan kesehatan nasional 2014.

Hingga saat ini project jaminan masih panen pro kontra, apalagi terkait dengan besaran premi yang masih tarik ulur antara organisasi dokter dan profesi kesehatan lain serta pemerintah. Jelas saja para dokter protes mendengar issue bahwa premi yang wajib dibayarkan masyarakan setiap bulan adalah 15.000 rupiah, jauh dari angka yang diusulkan IDI (60.000 rupiah/bulan). Jasa pelayanan kesehatan memang cukup mahal di Indonesia, terlebih mengingat inventarisasi alat-alat kesehatan yang memakan nominal sangat besar. Bayangkan dengan premi 15.000/bulan, apakah service kesehatan yang diberikan akan optimal? Saya rasa tidak.

Sebetulnya, angka 50.000 – 60.000/bulan tidak terlalu membebani menurut saya, apalagi bagi masyarakat yang tidak mampu akan mendapat subsidi dari pemerintah. Nah, yang menjadi catatan adalah, mungkin jika besaran premi ditetapkan pada angka tersebut, pemerintah merasa kuwalahan dalam memberikan subsidi kepada masyarakat kurang mampu. Apalagi kementrian keuangan sudah menyetujui bahwa subsidi yang akan diberikan mencapai 2-3 kali lipat dari subsidi Jamkesmas yang selama ini berjalan.

Kenapa sistem pembayaran pelayanan kesehatan menjadi sangat penting?

Image

Perlu menjadi catatan, banyak masyarakat (seluruh lapisan masyarakat) menghabiskan biaya yang sangat besar ketika dirinya atau keluarganya mengalami sakit keras dan harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Tidak menjadi persoalan ketika seseorang mengikuti program asuransi kesehatan yang dijalankan oleh pihak swasta. Lalu, apa kabar masyarakat yang tidak mendaftarkan diri pada program asuransi? Banyak yang jatuh miskin. impactnya, tingkat poverty di suatu negara akan meningkat.

Ingat, UHC tidak hanya terfokus pada keadaan sehat setelah sakit, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat itu pasca sakit atau pasca membayar pelayanan kesehatan di rumah sakit. UHC have a direct impact on a population’s health.

Intinya gini, akses yang mudah dalam memperoleh layanan kesehatan akan mendorong masyarakat untuk lebih produktif dan aktif dalam beraktivitas kembali, bekerja dalam meningkatkan ekonomi keluarganya. Jika itu tercapai, maka mereka akan dapat menghindarkan diri dari kemungkinan menurunnya nilai ekonomi keluarganya. WHO kembali menekankan bahwa UHC is a critical component of sustainable development and poverty reduction, and a key element of any effort to reduce social inequities. Just Marked ! Universal Coverage is the hallmark of a government’s commitment to improve the well-being of citizens.

Menurut WHO, hal-hal penting yang kudu diperhatikan dalam pencapaian UHC adalah: [a] Suatu negara seharusnya memiliki sistem pelayanan kesehatan yang efektif dengan memprioritaskan kebutuhan pasien – people-centre integrated care ! Edukasi kepada masyarakat menjadi hal yang sangat penting sebagai bentuk prevensi. Di samping itu, lembaga pemerintah harus jeli dalam mendeteksi kondisi kesehatan di suatu daerah yang sekiranya dapat memicu endemic agar dapat segera dilakukan prevensi [b] biaya pelayanan kesehatan yang dapat dijangkau masyarakat [c] kemudahan akses memperoleh health service [d] Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam peningkatan mutu kesehatan di Indonesia harus terlatih dan memiliki keahlian, karena SDM berfungsi sebagai penggerak berjalannya program-program pemerintah.

Emm, kira-kira diantara keempat point tersebut, Indonesia masih punya PR untuk bisa menciptakan sistem kesehatan yang dapat dijangkau masyarakat secara ekonomi dan memberi kemudahan akses dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Emm, can’t wait to see how the government realize health system in Indonesia. We’ll see [ ]

[At tachriirotul M.]