Universal Health Insurance in Indonesia

Sunday, July 21, 2013

[23.42 WIB]

Saya tau sekarang sudah pukul 23.43 WIB dan besok adalah hari Senin, artinya saya harus mengakhiri weekend dan kembali berkutat dengan pekerjaan di kantor. Tapi, kedua mata saya masih belum bisa diajak beristirahat, justru malah berkompromi dengan pikiran saya yang sedang randon. Arggh, kenapa pembahasan singkat dengan teman lama yang bekerja di Bappenas bidang Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat serta Public Affairs and Strategic Communication tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Kesehatan masih lekat dan mengganjal di pikiran saya. I still remember what they said about “format of SJSN and why the government have difficulties in communication about implementation of SJSN to society”. Sebenarnya wujud dari Universal Health Insurance yang akan diberlakukan di Indonesia sendiri seperti apa sih?

Tulisan ini masih berkaitan dengan tulisan saya sebelumnya tentang Universal Health Coverage (UHC) yang merupakan goal utama dari penerapan SJSN itu sendiri. Masih inget kan kenapa pak Ali Gufron diangkat sebagai wakil menteri kesehatan? Salah satu tujuannya adalah untuk mengeksekusi program Health Insurance ini. Kita semua pasti sepakat kalau kesehatan merupakan kebutuhan primer manusia. Sehat jasmani dapat mendorong manusia lebih produktif dan membantu terciptanya kualitas hidup yang baik.

Sebetulnya Indonesia sudah memiliki sistem jaminan kesehatan seperti Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Pada dasarnya, konsep SJSN tidak melenceng jauh dari penerapan Jamkesmas dan Jamkesda itu sendiri. Perbedaannya adalah, SJSN ditujukan pada seluruh lapisan masyarakat dan terpusat secara nasional di bawah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diberi wewenang oleh kementrian kesehatan. BPJS sendiri merupakan transformasi dari PT. Asuransi Kesehatan (PT. Askes) yang berperan sebagai pelaksana teknis big project ini.

Sistem financing yang akan diterapkan merujuk pada sistem pembayaran yang berlaku di perusahaan asuransi. Nantinya, setiap warga negara Indonesia wajib membayar premi asuransi kesehatan setiap bulan. Besar premi terkini ditetapkan pada angka Rp 19.225,- yang akan meng-cover seluruh health service yang diberikan oleh health care provider, dalam hal ini Rumah Sakit. Jika dilihat dari segi pasien, Universal Health Insurance ini sangat menguntungkan. Bayangkan saja, seluruh health service mulai dari Jasa konsultasi dokter dan pelayanan perawat, pemeriksaan laboraturium, diagnostic, sampai operasi dan tindakan medis lainnya ter-cover oleh asuransi ini.

Ohya, perlu diperhatikan bahwa masyarakat berhak memperoleh fasilitas layanan kesehatan sesuai dengan beban premi yang dibayarkan. Misal, pemerintah menetapkan nilai ekonomi 50.000/orang/bulan. Masyarakat yang mampu membayar premi sebesar nilai keekonomian tersebut, maka ketika sakit berhak mendapat perawatan kelas I. Masyarakat yang hanya mampu membayar premi lebih rendah dari nilai keekonomian tersebut, berhak mendapat perawatan kelas II. Sedangkan, masyarakat yang memperoleh subsidi dari pemerintah hanya berhak memperoleh perawatan kelas III. Bagi masyarakat yang ingin memperoleh perawatan ekstra seperti VVIP, VIP, dsb, maka dapat melakukan top up menggunakan asuransi kesehatan swasta yang diikutinya.

Memang, awal tahun 2014 nanti pemerintah baru bisa menjamin 50% dari seluruh populasi penduduk di Indonesia yang terdiri dari perserta terdaftar Jamkesmas, Jamsostek, Jamkesda, peserta PT. Asuransi Kesehatan (Askes), TNI dan Polri aktif beserta keluarganya. Namun, pemerintah mentargetkan di tahun 2019 nanti seluruh lapisan masyarakat (tanpa kecuali) sudah memiliki Universal Health Insurance.

Sudah ada bayangan kan?

Alurnya gini,

Peserta Universal Health Insurance (dalam hal ini warga negara Indonesia) membayar premi/bulan kepada BPJS. Besaran premi dapat disesuaikan dengan kemampuan nilai ekonomi masyarakat. Dengan membayar premi/bulan, kita berhak memperoleh seluruh pelayanan kesehatan tanpa harus membayar tagihan dari Rumah Sakit. Nantinya, Rumah Sakit akan meng-klaim jumlah tagihan kepada BPJS. Sumber dana pembayaran klaim berasal dari premi yang dibayarkan oleh peserta/masyarakat.

Jika awal 2014 nanti sistem ini betul-betul mulai berjalan, masih dikhawatirkan terjadi overload di beberapa Rumah Sakit karena dibanjiri pasien. Kenapa? Tidak menutup kemungkinan masyarakat menjadi aji mumpung (istilah dalam bahawa Jawa) memeriksakan kesehatannya padahal sebetulnya tidak perlu. Untuk itu, pemerintah memiliki PR yang sangat besar untuk dapat mensosialisasikan kepada masyarakat luas agar program ini menjadi tepat sasaran. Sehingga, penyedia layanan kesehatan tidak kualahan melayani pasien. Mungkin, pemerintah dapat berkaca dari program Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang sempat panen pro dan kontra. Seharusnya, kendala yang terjadi pada penerapan KJS tidak terulang pada penerapan sistem jaminan kesehatan yang lebih besar ini.

Terhitung 5 bulan menjelang diterapkannya big project kesehatan ini. Semoga waktu 10 tahun (sejak diterbitkan UU tentang Jaminan Kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia pada 2014) cukup untuk mematangkan konsep ini. Sehingga, Universal Health Coverage dapat tercapai. Semoga !

[At tachriirotul M.]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s